Ilustrasi Bank Aceh. Foto :ANTARA.
BANDA ACEH, KABAR ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, menyoroti kebijakan Bank Aceh Syariah (BAS) yang disebut menempatkan lebih dari Rp7 triliun dana di luar provinsi. Ia menilai langkah tersebut bertentangan dengan tugas utama Bank Aceh yang seharusnya fokus membiayai ekonomi daerah.
Dana Tersalur ke SBN dan Bank Daerah Lain
Berdasarkan informasi yang diterimanya, sekitar Rp8 triliun dana Bank Aceh ditempatkan dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, serta pembiayaan ke sejumlah perusahaan dan bank syariah daerah lain.
“Kalau penempatan dana di BI dan Kemenkeu dalam bentuk SBN untuk kepentingan likuiditas dan liabilitas tidak masalah. Tapi ini ada kredit korporasi untuk perusahaan di luar Aceh serta bank syariah milik daerah lain. Ini yang jadi tanda tanya,” kata Yah Fud di Banda Aceh seperti dikutip Kabar Aceh dari Antara, Sabtu (20/9/2025).
UMKM Aceh Malah Sulit Akses Kredit
Yah Fud menyebut kebijakan itu ironis, karena di sisi lain banyak pelaku UMKM di Aceh mengeluh sulit mengakses pembiayaan di Bank Aceh. Persyaratan kredit yang rumit membuat sebagian masyarakat beralih ke lembaga keuangan lain, bahkan terjebak dengan rentenir.
“Bank Aceh itu milik rakyat Aceh. Tapi ketika rakyat butuh kredit untuk usaha, malah dipersulit. Dimana tanggung jawab untuk memajukan ekonomi Aceh?” tegasnya.
Harus Dukung Ekonomi Lokal
Menurutnya, jika Bank Aceh ingin masuk ke segmen kredit korporasi, seharusnya mendukung perusahaan yang beroperasi di Aceh agar memberi dampak ekonomi langsung. Ia mencontohkan PT Pembangunan Aceh (PEMA) yang masih mengandalkan penyertaan modal dari pemerintah daerah.
“Seharusnya Bank Aceh fokus pada pembiayaan perusahaan di Aceh, bukan di luar. Ini bisa memberi multiplier effect bagi masyarakat,” ujarnya.
Desak Reformasi Total
Yah Fud meminta Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku pemegang saham pengendali (PSP) untuk turun tangan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap tata kelola Bank Aceh.
“Saat ini kondisi ekonomi Aceh sedang terpuruk, tata kelola Bank Aceh juga tidak baik-baik saja. Kita berharap Gubernur segera mereformasi total manajemen bank agar ke depan benar-benar berkontribusi bagi kemajuan ekonomi Aceh,” pungkasnya.
